Jika Pilkada Dipilih DPRD, PKB Siapkan Gugatan Ke MK

Jakarta—Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB Imam Nahrawi menyatakan, PKB akan mempersiapkan tim untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nanti disahkan, dengan mekanisme pemilihan dilakukan DPRD. Sebab, sikap PKB dari awal sudah jelas memperjuangkan Pilkada dilakukan secara langsung dipilih rakyat.

“Sikap kami sudah jelas mengawal RUU Pilkada menjadi UU dengan mekanisme pilkada tetap dipilih rakyat,” ujar Imam Nahrawi, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/9).

Imam menambahkan, Fraksi PKB akan konsisten mempertahankan mekanisme langsung dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada, yang rencananya disahkan akhir September 2014.  Menurutnya, demokrasi yang sebenarnya adalah rakyat ikut terlibat langsung dalam pemilihan kepala daerahnya.

“Memilih kepala daerah harus melalui rakyat, dan itulah demokrasi sesungguhnya,” katanya.

Dijelaskannya, jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, dikhawatirkan kepada daerah yang terpilih hanya takut dan bertanggung jawab terhadap 50 orang atau sejumlah anggota DPRD saja, bukan kepada rakyat.

“Kami optimistis RUU Pilkada yang tidak lama lagi akan disahkan menjadi UU tetap menjalankan sistem pemilihan langsung oleh rakyat,” ucapnya.

Jika Pilkada dilakukan oleh DPRD, menurut Imam, merupakan suatu kemunduran demokrasi dan tidak mengajarkan demokrasi yang maju.

“Hasil pilkada langsung lebih demokratis dan pemimpin terpilih bertanggung jawab terhadap rakyat. Rakyat juga bisa memberi masukan kepada pemimpinnya jika dinilai salah arah,” katanya.

Leave a Reply