Imam Nahrawi Ingatkan KPU Tak Main-Main dengan DPT

Tahapan pemungutan suara Pemilu 2014 sudah dekat. Namun kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum optimal terutama terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) H Imam Nahrawi, permasalahan DPT merupakan permasalahan yang sangat krusial. Artinya, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu harus berani jujur terkait dengan faktualisasi DPT.

“KPU harus berani jujur kepada masyarakat terkait faktualisasi DPT, jangan ada lagi yang ditutup – tutupi,” ungkap Imam, di ruang kerjanya Sekretariat Jenderal DPP PKB, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Berdasarkan fakta dilapangan, terdapat ketidaksesuaian antara DPT di KPU Pusat dan di KPU Daerah. Dalam kaitan ini DPP PKB sangat berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan jauh sebelum Pemilu diselenggarakan. Guna menghilangkan permasalah tersebut KPU harus benar – benar bekerja secara maksimal dengan diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pemutakhiran data.

“Permasalahan DPT hingga saat ini masih belum clear sepenuhnya, kembali saya menegaskan agar KPU bersikap jujur serta bekerja dengan lebih maksimal lagi guna pemutakhiran data terkait hak politik masyarakat dengan diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” tegas Imam yang juga anggota Komisi V DPR RI.

Lebih jauh dikatakan Imam, terkait hak politik masyarakat harus dapat terpenuhi dan terdata dengan baik. Jangan pernah memasukan data warga yang secara nyata tak memiliki hak pilih atau politik guna kepentingan salah satu partai, hal tersebut sama artinya telah menodai asas Pemilu yang Langsung Umum Rahasia (Luber) serta menciderai asas Demokrasi.

“Hak politik masyarakat harus terpenuhi dengan baik, tidak ada lagi hak politik warga langit atau kuburan yang masih terdapat atau kedapatan dicantumkan di DPT guna kepentingan salah satu partai atau partai penguasa, karena hal itu justru akan menciderai asa demokrasi,” harapnya.

PKB sebagai partai yang menjunjung tinggi asas demokrasi, tambah Imam, sangat setuju untuk mengulas kembali permasalahan DPT agar dapat terselesaikan dengan baik, apabila permaslahan DPT belum selesai dengan baik maka langkah yang harus ditempuh yakni dilakukannya penundaan atau diundur penyelenggaraan pemilu 2014 mendatang hingga KPU benar – benar merasa siap.

“PKB sangat setuju untuk dilakukan pengulasan kembali terkait permasalahan DPT agar terselesaikan dengan baik, bila permasalahan DPT belum selesai secara sempurna maka tak layak bila penyelenggaraan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal, jadi ditunda saja sampai KPU benar – benar siap,” tegas Imam.

Leave a Reply