PKB Minta Pemerintah Tegas pada Pengguna Lambang GAM

Nahrawi Center – Partai Kebangkitan Bangsa meminta pemerintah bersikap tegas terkait penggunaan lambang atau simbol separatis. Penetapan lambang Gerakan Aceh Merdeka menjadi simbol bendera Pemprov Aceh yang diperkuat dengan Qanun Nomor 3 tahun 2013 menjadi langkah pembuktian tegaknya hukum nasional.

“Bila sudah menjadi sebuah ketetapan dan kesepakatan, pemerintah seharusnya dapat bertindak tegas. Pemerintah tidak boleh setengah hati bila ingin mengambil tindakan,” papar anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB H. Imam Nahrawi, Rabu (03/04/2013).

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKB ini ikut mencermati pro kontra penggunaan simbol kelompok untuk sebuah lembaga pemerintahan daerah sebenarnya tidak menjadi masalah. Asalkan, tegas Imam, para personel pemerintahan daerah serta otorita daerahnya sendiri masih mengakui berada di bawah bendera Merah Putih.

“Selagi kita masih mengakui sebagai bagian dari NKRI, bendera Merah Putih harus menjadi bendera dan simbol utama yang harus diselamatkan dan dikawal oleh siapapun. Terlepas di bawahnya terdapat banyak ragam, hal tersebut tak menjadi soal,” jelas pria kelahiran Madura ini.

Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan surat klarifikasi terkait Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh kepada Pemprov Aceh. Qanun yang disahkan oleh DPRD Aceh tersebut nyatanya  menuai kontroversi. Pasalnya, menggunakan lambang dari kelompok separatis GAM.

Leave a Reply