DPP PKB HORMATI KEPUTUSAN MK

Nahrawi Center – Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menghormati putusan MK yang mengharuskan seluruh partai politik mengikuti verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai syarat kepesertaan di pemilu 2014.

“Bagi PKB, apapun hasil putusan MK harus kita hormati dan laksanakan,” kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Imam Nahrawi di Jakarta, Kamis (30/8).

Imam menyatakan PKB tidak mengalami kesulitan dengan persyaratan verifikasi faktual tersebut, meskipun sebelumnya sebagai partai yang memiliki kursi di parlemen PKB termasuk partai yang tidak perlu menjalani verifikasi, sesuai aturan dalam UU Pemilu sebelum dibatalkan MK.

“Sejauh ini kita sudah menyiapkan seluruh persyaratan yang ada,” kata Imam, yang juga anggota Komisi V DPR RI.

PKB, menurut Imam, juga tidak mempersoalkan pemberlakuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold – PT) 3,5 persen hanya untuk DPR RI, sebagaimana putusan MK. MK dalam putusannya, Rabu (29/8), memutuskan semua partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014 wajib mengikuti proses verifikasi KPU.

Putusan MK tersebut terkait permohonan uji materi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang diajukan sejumlah parpol kecil. Sebelumnya, Pasal 8 ayat 2 UU tersebut mengatur bahwa verifikasi hanya diwajibkan bagi parpol yang tidak memenuhi PT dan parpol baru.

Sementara parpol yang lolos PT pada Pemilu 2009 tidak wajib mengikuti verifikasi. MK menilai perbedaan persyaratan bagi parpol peserta pemilu yang diatur dalam pasal tersebut tidak adil dan bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam putusannya, MK juga memutuskan PT 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR RI, tidak untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebelumnya dalam UU Pemilu diatur PT 3,5 persen berlaku nasional.(ant/hrb)

Leave a Reply